JURNAL SOCIOPOLITICO

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK DI KELURAHAN KERENG BANGKIRAI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

Evy Novitasari Ibie — 2026-02-06

Pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan administrasi publik di Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya, serta faktor penghambat pelayanan administrasi publik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori J.A Fitzsimmons dan M.J Fitzsimmons dalam Sulastiyono (2011:35-36) sebagai teori utama penulis untuk mengukur kualitas pelayanan publik pada dalam pelayanan administrasi publik di Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimulai dengan tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi publik di Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya sebagai penyedia layanan yang berkualitas dan efisien bagi Masyarakat, juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan administrasi publik berjalan dengan transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tresia Kristiana — 2026-02-06

Pemberian tunjangan atau tambahan penghasilan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005pasal 63 ayat (2), yang berbunyi “Penerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNSD berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” penjabaran dari peraturan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebukan, bahwa tambahan penghasilan PNS dengan kriteria berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan implementasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta faktor-faktor Pendukung dan penghambat pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (interview dept), dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan Mile dan Huberman. Informan dalam Penelitian terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sekretaris BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sekretaris BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabag Organisasi Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabid yang menangani urusan Kepegawaian pada BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 81 Tahun 2018 tentang Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bebasis Kinerja. Besaran tunjangan yang diberikan dalam kebijakan tambahan penghasilan pegawai ini berdasarkan tingkat kelas jabatan masing-masing pegawai yang telah dilakukan Analisa jabatan dan Analisa beban kerja yang dilakukan oleh tim evaluasi jabatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut didukung oleh beberapa faktor yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan berbasis kinerja dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkam oleh Bupati Hulu Sungai Tengah dan mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari Kesimpulan tersebut disarankan agar dilakukan evaluasi secara berkala dari kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja, Melakukan perbaikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai tepat waktu, penilaian kinerja dipermudah serta perlu adanya kejelasan aktivitas setiap jabatan yang menjadi tugas masing-masing pegawai sesuai tupoksinya.

KAJIAN SOSIAL PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY PALANGKA RAYA

Arief Rahman Hakim — 2026-02-06

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan Flamboyan Bawah, Palangka Raya, dengan menggunakan pendekatan mixed method, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Data dikumpulkan dari 207 responden yang terdiri dari warga Flamboyan Bawah, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan keadaan sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan tersebut dalam bentuk prosentase (%) yang dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek sosial, masyarakat Flamboyan Bawah memiliki tingkat interaksi sosial yang tinggi, namun masih terdapat permasalahan dalam perumahan dan status tempat tinggal. Dari aspek ekonomi, mayoritas warga bergantung pada sektor informal dengan pendapatan yang bervariasi, sehingga menciptakan ketidakpastian ekonomi. Dalam aspek budaya, masyarakat masih mempertahankan tradisi lokal, meskipun terpengaruh oleh modernisasi. Tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan meliputi kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya lokal, serta dampak negatif dari pembangunan yang dapat merusak lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dinamika masyarakat Flamboyan Bawah serta kontribusinya terhadap pembangunan Water Front City di Palangka Raya.

MINAT MAHASISWA PROGRAM STUDI KEHUTANAN UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA TERHADAP KEGIATAN PENYULUHAN KEHUTANAN TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Manya Manya — 2026-02-06

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat mahasiswa Program Studi Kehutanan Universitas PGRI Palangka Raya terhadap kegiatan penyuluhan kehutanan pada Tahun Akademik 2025/2026. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa aktif Program Studi Kehutanan sebanyak 30 responden. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui tingkat minat mahasiswa terhadap kegiatan penyuluhan kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat mahasiswa Program Studi Kehutanan Universitas PGRI Palangka Raya terhadap kegiatan penyuluhan kehutanan berada pada kategori sedang. Faktor yang memengaruhi minat mahasiswa meliputi pemahaman terhadap peran penyuluhan kehutanan, pengalaman lapangan, serta dukungan institusi pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan penyuluhan kehutanan di lingkungan perguruan tinggi.

PERAN KOMUNITAS LOKAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT

Yos Andy Tangkasiang — 2026-02-06

Penelitian ini mengkaji peran komunitas lokal dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia, mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial-ekonomi, identifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan praktis. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis (2018–2025) dikombinasikan sintesis studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa kepastian hak, modal sosial, dan pendampingan teknis adalah faktor kunci keberhasilan; sementara tekanan eksternal (konversi lahan, pertambangan) tetap menjadi risiko utama. Rekomendasi meliputi percepatan legalisasi perhutanan sosial, penguatan pendampingan KPH, perluasan akses modal inklusif, dan perlindungan tata ruang terhadap konversi.

DAMPAK KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERHADAP KETIDAKSETARAAN SOSIAL DI PALANGKA RAYA

Kukuh Wurdianto — 2026-02-06

Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan baik kebijakan nasional maupun lokal mempengaruhi ketidaksetaraan sosial di Kota Palangka Raya. Dengan menelaah literatur terbaru, kebijakan program sosial terkait pendidikan, dan studi kasus pada tingkat kota, artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat universal tanpa diferensiasi kontekstual seringkali memperkuat kesenjangan akses dan mutu antar kelompok sosial. Rekomendasi diarahkan pada penyesuaian kebijakan berbasis konteks lokal, penguatan distribusi guru dan infrastruktur, serta pemantauan berbasis data untuk menunjang pemerataan.

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL

Resviya Resviya — 2026-02-06

Penelitian ini menganalisis kebijakan pendidikan inklusif dan bagaimana pelaksanaannya memengaruhi kesejahteraan sosial di Indonesia. Dengan pendekatan studi pustaka yang dikombinasikan kajian kebijakan dan analisis dampak sosial, tulisan ini mengevaluasi kerangka kebijakan, praktik implementasi, hambatan utama, serta dampak pada kesejahteraan individu dan komunitas. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan inklusi telah meningkatkan akses pendidikan untuk kelompok rentan dan memperkuat aspek sosial seperti interaksi sosial dan penerimaan, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kapasitas guru, dan variasi implementasi antar daerah. Rekomendasi diarahkan pada penguatan pendanaan, pelatihan guru, dukungan layanan sosial, serta monitoring berbasis data.

HUKUM DAN LINGKUNGAN: TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Ana Suheri — 2026-02-06

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi instrumen penting dalam tata kelola korporasi modern, terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Di Indonesia, kewajiban CSR diberlakukan dalam kerangka hukum yang menggabungkan ketentuan di bidang Perseroan Terbatas dan peraturan lingkungan hidup. Artikel ini menganalisis kerangka hukum tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan, mengevaluasi implementasinya melalui studi kasus, serta mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penegakan hukum dan mekanisme akuntabilitas perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi dokumen hukum dan studi kasus perusahaan yang berdampak lingkungan. Hasil menunjukkan adanya gap antara kewajiban hukum dan praktik pelaksanaan CSR, termasuk lemahnya pemantauan, alokasi anggaran yang tidak jelas, serta kurangnya sanksi efektif. Rekomendasi diarahkan pada penguatan mekanisme pelaporan, transparansi anggaran CSR, dan harmonisasi peraturan.

PERAN HUKUM DALAM MENGATASI KETIDAKSETARAAN SOSIAL

Mahdi Surya Aprilyansyah — 2026-02-06

Ketidaksetaraan sosial tetap menjadi tantangan utama bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Artikel ini menelaah peran hukum baik dari sisi perundang-undangan substantif, mekanisme pemberian bantuan hukum, hingga kebijakan perlindungan sosial yang didorong melalui instrumen hukum dalam mengurangi disparitas akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan hak dasar. Dengan pendekatan penelitian kualitatif normatif-empiris yang mengombinasikan studi dokumenter terhadap peraturan perundang-undangan, laporan lembaga internasional, dan analisis studi kasus, artikel ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting tetapi efektivitasnya sering terkendala implementasi, kapasitas institusional, dan politik hukum. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan akses keadilan, harmonisasi kebijakan sosial-ekonomi, dan mekanisme pemantauan hukum yang berbasis bukti.

DINAMIKA MEDIA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK DI ERA DIGITAL

Betty Karya — 2026-02-06

Media sosial telah mengubah lanskap pembentukan opini publik: dari aliran informasi yang bersifat top-down menjadi ekosistem informasi yang bersifat partisipatif, terfragmentasi, dan dipengaruhi algoritma. Penelitian ini mengkaji dinamika pembentukan opini publik di era digital dengan fokus pada: peran algoritma, mekanisme penyebaran mis/disinformasi, peran influencer dan buzzer, serta implikasi bagi kebijakan publik dan literasi media. Dengan pendekatan mixed-methods analisis literatur mutakhir, studi konten pada platform populer, dan wawancara mendalam dengan pengguna aktif penelitian menemukan bahwa algoritma dan jaringan sosial (echo chambers/filter bubbles) memperkuat polarisasi; influencer dan aktor terkoordinasi (buzzer/bot) mampu mempercepat penyebaran narasi; dan intervensi literasi serta regulasi platform menjadi krusial.

PERAN TEKNOLOGI DALAM MEMPERKUAT DEMOKRASI: PELUANG DAN TANTANGAN

Effrata Effrata — 2026-02-06

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk platform media sosial, big data, dan kecerdasan buatan (AI), telah mengubah lanskap demokrasi di seluruh dunia. Teknologi menawarkan peluang untuk memperluas partisipasi politik, meningkatkan transparansi pemerintah, dan memperkuat akuntabilitas publik. Namun demikian, teknologi juga menimbulkan tantangan serius seperti disinformasi, manipulasi opini publik, pelanggaran privasi, ketidaksetaraan akses digital, dan penggunaan teknologi oleh aktor otoriter untuk meredam kebebasan sipil. Artikel ini menganalisis peran teknologi dalam memperkuat demokrasi dengan pendekatan kajian literatur dan studi kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa potensi positif teknologi dapat diwujudkan jika diiringi kebijakan publik yang kuat, literasi digital, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Studi ini merekomendasikan rangka kebijakan terintegrasi yang menggabungkan regulasi, pendidikan digital, dan kolaborasi multi-aktor untuk menjawab tantangan era digital.